Berikut adalah rangkuman materi dari Sejarah IPA SMA Semester 4
BAB 1 : Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Pasukan Jepang pada awal Perang Dunia II dalam Front Perang Asia Timur Raya dengan mudah mengalahkan pasukan negara Eropa di daerah jajahan Asia-Pasifik. Namun, kondisi ini tidak dapat bertahan lama. Jepang mulai terdesak oleh pasukan Sekutu pada akhir tahun 1944.
Menghadapi kenyataan tersebut, Jepang berusaha merebut simpati rakyat Indonesia agar dibantu menghadapi Sekutu dengan cara:
1. Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia.
2. Dibentuk BPUPKI (Dokuritzu Junbi Choosakai) pada 1 Maret 1945.
3. Bendera Merah Putih diizinkan untuk dikibarkan dan lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan.
I. BPUPKI
· Dibentuk sehubungan dengan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia oleh Pemerintah Jepang, Saiko Syikikan Kumakichi Harada.
· Diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat.
· Anggota sebanyak 60 orang.
· Tugas pokok : menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting tentang politik, ekonomi, dan tata pemerintahan sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia.
· Terbagi atas beberapa panita kerja, yaitu:
a. Panitia Perumus Pembukaan UUD 1945, diketuai oleh Ir. Soekarno.
b. Panitia Perancang UUD, diketuai oleh Ir. Soekarno dan dibentuk panitia kecil yg diketuai oleh Mr. Soepomo.
c. Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Drs. Moh. Hatta.
d. Panitia Pembela Tanah Air, diketuai oleh Abikusno Cokrsuyoso.
· Mengadakan sidang dalam 2 tahap, yaitu:
1. Sidang Pertama BPUPKI (29 Mei – 1 Juni 1945)
Menghasilkan rumusan materi dasar negara.
a. Muh. Yamin
- Peri Kebangsaan
- Peri Kemanusiaan
- Peri Ketuhanan
- Peri Kerakyatan
- Kesejahteraan Rakyat
b. Ir Soekarno
- Kebangsaan Indonesia
- Internasionalisme atau peri kemanusiaan
- Mufakat atau demokrasi
- Kesejahteraan sosial
- Ketuhanan Yang Maha Esa
c. Mr. Supomo
- Persatuan
- Kekeluargaan
- Keseimbangan lahir batin
- Musyawarah
- Keadilan rakyat
Ketika menunggu masa sidang kedua, anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan, yang diketuai oleh Ir. Soekarno untuk merumuskan Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar pada tanggal 22 Juni 1945. Hasil keputusannya melahirkan “Piagam Jakarta” yang berisikan asas falsafah negara dan tujuan Indonesia merdeka.
Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan mengenai rumusan Pancasila menjadi bagian dari Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4.
2. Sidang Kedua BPUPKI (10-16 Juli 1945)
Membahas Rancangan Undang-Undang Dasar serta Pembukaan UUD. DIketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia Perancang UUD yang dikepalai oleh Prof. Dr. Hussein melaporkan hasil kerjanya yang terdiri dari 3 hal, yaitu:
a. Pernyataan Indonesia Merdeka.
b. Pembukaan UUD.
c. UUD (Batang Tubuh UUD).
II. PPKI
· 7 Agustus 1945 PPKI dibentuk menggantikan BPUPKI.
· Keanggotaan PPKI dipilih langsung oleh Panglima Perang Tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara, Jenderal Terauchi.
· 9 Agustus 1945 Ir. Soekarno, Moh. Hatta, dan Dr. Radjiman dipanggil ke Vietnam untuk melakukan pertemuan dengan Jenderal Terauchi. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:
a. Ir. Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Moh. Hatta sebagai wakil ketua PPKI.
b. Jepang akan mengesahkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945.
c. Penentuan wilayah Indonesia meliputi seluruh bekas daerah kekuasaan Hindia Belanda.
· PPKI terdiri atas 21 orang, namun selanjutnya bertambah 7 orang tanpa sepengetahuan Jepang.
BAB 2 : Peristiwa-peristiwa Penting Sekitar Proklamasi
I. Peristiwa Rengasdengklok
Perang Dunia II di Asia Pasifik berakhir dengan pernyataan Jepang yang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Berita kekalahan Jepang tersebut tidak banyak diketahui oleh rakyat Indonesia, dikarenakan:
1. Radio-radio disegel pihak Jepang.
2. Berita-berita kekalahan Jepang dirahasiakan tentara Jepang di Indonesia.
3. Dinas propaganda Jepang hanya mengumumkan berita kemenangan Jepang.
· Berita kekalahan Jepang akhirnya didengar para pemuda.
· Soekarno dan Moh. Hatta yang baru sampai dari Vietnam didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan.
· Adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda menyebabkan para pemuda seperti Sukarni, Yusuf Kunto, Dr. Moewardi, Syudanco Singgih, dan Chaerul Saleh memutuskan agar Ir. Soekarno dan Moh. Hatta diculik dan dibawa ke Rengasdengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang.
· Mr. Ahmad Subardjo menjamin bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Dengan jaminan tersebut maka Ir. Soekarno dan Moh. Hatta diperbolehkan kembali ke Jakarta.
II. Perumusan Teks Proklamasi
· Tiba di Jakarta Ir. Soekarno dan Moh. Hatta menemui Laksamana Maeda yang mengizinkan rumahnya di Jl. Imam Bonjol No. 1 Jakarta Pusat dijadikan tempat rapat perumusan teks proklamasi.
· Mereka menemui Kepala Pemerintahan Umum, Mayor Jenderal Nishimura, untuk menjajaki sikapnya tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia.
· Menjelang pagi, 17 Agustus 1945, teks proklamasi berhasil dirumuskan oleh Ir. Soekarno, Moh. Hatta, dan Ahmad Subardjo.
· Setelah konsep teks proklamasi selesai, kemudian dimusyawarahkan kepada yang hadir dan mulai timbul persoalan tentang siapa yang menandatangani teks proklamasi. Yang pada akhirnya ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia.
· Teks Klad yang telah ditulis diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik (teks otentik) dan terdapat beberapa perubahan.
III. Pelaksanaan Proklamasi dan Penyebaran Berita Proklamasi
1. Pelaksanaan Proklamasi
· Dilaksanakan pada hari Jumat pukul 10.00 tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Ir. Soekarno, Jl. Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta.
· Pengibaran bendera dilakukan oleh pemuda, yaitu Suhud dan Latief Hendradiningrat.
· Lagu Indonesia Raya dikumandangkan oleh semua yang hadir setelah teks proklamasi dibacakan.
2. Penyebaran Berita Proklamasi
· Berita proklamasi disebarkan ke penjuru nusantara dan dunia internasional melalui para wartawan yang bertugas di DOMEI (Pusat Pemberitaan Pemerintah Jepang).
· Adam Malik dan P. Lubis berhasil menyiarkan teks proklamasi tanpa sepengetahuan petugas sensor Jepang.
BAB 3 : Perkembangan Kehidupan Ekonomi, Keuangan, Politik, Pemerintahan pada Awal Kemerdekaan
I. Keadaan Kehiudpan Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Awal Kemerdekaan
Keadaan politik masih belum stabil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
1. Faktor Intern
a. Adanya pertentangan antar partai politik yang berbeda ideologi.
b. Adanya gangguan-gangguan keamanan dari bangsa Indonesia sendiri, misalnya pemberontakan PKI Madiun tahun 1948.
c. Negara Indonesia baru lahir, masih mencari sistem pemerintahan yang cocok sehingga terjadi perubahan sistem pemerintahan.
2. Faktor Ekstern
a. Kedatangan Sekutu yang diboncengi NICA yang ingin menjajah kembali Indonesia.
b. Jepang masih mempertahankan “status quo” di wilayah Indonesia sampai Sekutu datang.
Untuk mengatasi keadaan kehidupan politik dan pemerintahan pada awal kemerdekaan, pemerintah melakukan upaya-upaya, sebagai berikut:
- Membentuk tentara nasional dengan nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada tanggal 5 Oktober 1945.
- Mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No.X tanggal 16 Oktober 1945 tentang KNIP yang diberi kekuasaan dan ikut serta dalam menetapkan GBHN sebelum MPR/DPR dibentuk.
- Mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik.
- Mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer.
II. Keadaan Kehidupan Ekonomi dan Keuangan Indonesia pada Awal Kemerdekaan
Kehidupan ekonomi dan keuangan Indonesia pada awal kemerdekaan sangat krisis. Hal ini disebabkan oleh hal-hal berikut:
1. Indonesia baru saja terlepas dari penjajahan Belanda dan Jepang yang telah menguras kekayaan alam Indonesia.
2. Keadaan politik dan keamanan Indonesia kacau sehingga keadaan ekonomi bertambah kacau.
3. Inflasi yang sangat tinggi karena beredarnya mata uang sekaligus yang semuanya berlaku sebagai alat tukar resmi, yaitu:
a. Mata uang De Javasche Bank.
b. Mata uang pemerintah Hindia Belanda.
c. Mata uang pemerintah pendudukan Jepang.
4. Adanya blockade tentara Belanda terhadap jalur perdagangan Indonesia sehinga kegiatan ekspor-impor mengalami gangguan.
5. Kas negara kosong, pajak dan bea masuk berkurang, sementara itu pengeluaran negara bertambah banyak.
Ada dua masalah yang harus ditanggulangioleh pemerintah, yaitu perbaikan ekonomi jangka pendek, yang meliputi pengurangan jumlah uang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup serta jangka panjang, yang berupa peningkatan taraf hidup rakyat dan mengatasi besarnya jumlah penduduk.
Usaha-usaha Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki keadaan kehidupan ekonomi pada awal kemerdekaa, antara lain:
1. Mengadakan program Pinjaman Nasional untuk memperoleh dana dari masyarakat yang dijalankan oleh Menteri Keuangan, Ir. Surachman.
2. Menyelenggarakan konferensi ekonomi pada bulan Februari 1946, untuk mencari jalan keluar perbaikan ekonomi.
3. Mengeluarkan uang kertas Republik Indonesia dengan nama Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) untuk menggantikan tiga mata uang yang ada dan mengatasi inflasi.
4. Membuat program Rencana Produksi Lima Tahun atau Kasimo Plan oleh Menteri Persediaan Makanan Rakyat, Mr. Kasimo, untuk meningkstksn produksi pertanian.
5. Mendorong para pengusaha swasta yang tergabung dalam Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) agar berperan serta dalam perbaikan ekonomi nasional.
6. Mengadakan program “Re-Ra Angkatan Perang” (Re-Ra = Rekonstruksi dan Rasionalisasi) untuk mengurangi pengeluaran pemerintah.
BAB 4 : Konflik Indonesia-Belanda Tahun 1945-1950
I. Kedatangan Sekutu dan NICA pada Awal Kemerdekaan
Tanggal 16 September 1945, Sekutu yang tergabung dalam South East Asian Command di bawah pimipinan Mayor A.G. Greenhalg, Laksamana Muda W.R. Patterson, dan Lord Louis Mountbatten mendarat di Jakarta dengan tugas utama mempelajari dan melaporkan keadaan Indonrsia menjelang pendaratan pasukan sekutu yang utama.
Kedatangan SEAC diboncengi oleh NICA yang dipimpin oleh Van der Plas sebagai wakil dari Van Mook.
Pada tanggal 29 September 1945, Sekutu yang tergabung dalam komando pasukan bernama AFNEI di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christisson datang di Indonesia dengan tugas-tugas:
1. Menerima kekuasaan dari tangan Jepang.
2. Melucuti tentara Jepang.
3. Membebaskan oara tawanan perang.
4. Menghimpun keterangan dan menuntut penjahat perang.
5. Menciptakan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil.
II. Perjuangan untuk Mempertahankan Kemerdekaan
1. Perjuangan Bersenjata (Konfrontasi) untuk Mempertahankan Kemerdekaan.
Tekad perjuangan kaum pemuda mempelopori pengambilalihan kekuasaan dan pelucutan senjata sehingga terjadi pertempuran antara rakyat Indonesia dan Jepang. Pertempuran tersebut antara lain:
a. Jakarta
19 September 1945 berlangsung rapat umum di IKADA yang mendapat ancaman dari tentara Jepang. Para pemuda dan BKR kecewa dengan tindakan Jepang sehingga menyerang gudang senjata Jepang di Cilandak.
b. Semarang
15-20 Oktober 1945 terjadi peristiwa “Pertempuran Lima Hari di Semarang” antara pejuang Indonesia dan pasukan Jepang. Dr. Karyadi tewas ditembak pasukan Jepang.
c. Surakarta
Markas Kempetai Jepang dikepung oleh rakyat, sehingga menimbulkan pertempuran.
Pertempuran rakyat Indonesia menghadapi Sekutu dan Belanda, antara lain:
a. Insiden Bendera di Surabaya
Diawali ketika orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang menduduki hotel Yamato dan mengibarkan bendera Belanda. Hal ini menyebabkan rakyat Surabaya marah sehingga mereka mendatangi hotel Yamato dan berhasil menyobek bagian biru dari bendera tersebut.
b. Pertempuran Surabaya
Dikenal juga sebagai Peristiwa 10 November yang berawal dari tewasnya Brigjend Mallaby (Komandan tentara Inggris) di Gedung Internasional Surabaya. Sehingga Mayjend E.C. Monserg (pengganti Mallaby) mengeluarkan ultimatum pada 9 November 1945, yang isinya semua pemimpin dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjata di tempat-tempat yang ditentukan dan selanjutnya menyerahkan diri. Gubernur dan rakyat Surabaya menolak ultimatum tersebut. Akhirnya pada 10 November 1945 pasukan Inggris melancarkan serangan dari darat, laut, dan udara. Pertempuran ini diperingati sebagai Hari Pahlawan.
c. Pertempuran Ambarawa
20 November 1945 pasukan Sekutu mendarat di Semarang, kemudian menuju Magelang dengan tujuan membebaskan pasukan Sekutu yang ditawan di Magelang dan Ambarawa. Akibatnya terjadi pertempuran. Di bawah pimpinan Jenderal Sudirman, Ambarawa berhasil direbut tanggal 15 Desember 1945. Untuk mengenang peristiwa tersebut dibangunlah Palagan Ambarawa dan 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri.
d. Pertempuran Medan Area
9 Oktober 1945 pasukan Sekutu mendarat di Medan. Pertempuran Medan Area meletus tanggal 13 Oktober 1945 antara Sekutu melawan pasukan TKR.
e. Perisitwa Karawang-Bekasi
19 Desember 1945 tiba-tiba Sekutu melancatkan serangan udara terhadap kota Karawang dan Bekasi dan menyebabkan kerugian. Situasi di kota Jakarta pun memburuk dengan adanya pendaratan pasukan marinir Belanda di Tanjung Priok tanggal 30 Desember 1945. Melihat situasi ini, Soekarno-Hatta memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946.
f. Bandung Lautan Api
21 November 1945 pasukan Sekutu mengultimatum agar kota Bandung bagian utara dikosongkan. Rakyat Bandung tidak menuruti ultimatum tersebut namun TRI Bandung menerima perintah dari Jakarta agar Bandung dikosongkan. Sebelum pergi TRI membumihanugskan Bandung bagian selatan agar tempat penting dan strategis tidak digunakan Sekutu.
g. Serangan Umum 1 Maret 1949
Serangan Umum 1 Maret terhadap Belanda di Yogyakarta dipimpin oleh Letkol Soeharto. Makna serangan ini bagi perjuangan mempertahankan Indonesia adalah sebagai berikut:
· Menunjukkan kepada dunia Internasional bahwa NKRI masih ada.
· Menunjukkan kepada Belanda dan dunia Internasional TNI masih mampu menyerang.
· Meningkatkan moral rakyat dan TNI.
· Mendukung perjuangan secara diplomasi sehingga Belanda bersedia berunding.
·
h. Agresi Militer Belanda Pertama
Agresi Militer Pertama pada 21 Juli 1947 diarahkan ke kota-kota besar di Jawa serta daerah perkebunan di Sumatra. Menghadapi agresi. TNI membangun pertahanan dengan sistem dan taktik perang gerilya. Agresi ini mengakibatkan wilayah Indonesia semakin sempit, namun berhasil mendapatkan simpati dari dunia Internasional, seperti:
· Australia dan India mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera membahas masalah ini.
· Negara-negara Arab menjadi mantap untuk mengakui kedaulatan RI secara de jure.
· Palang Merah Malaysia dan India mengirimkan obat-obatan yang diangkut pesawat Dakota dari Singapura.
· Mesir mengecam tindakan Belanda dan dianggap sebagai ancaman terhadap perdamaian dunia.
i. Agresi Militer Belanda Kedua
19 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer Kedua dengan menyerbu ibu kota RI Yogyakarta. Presiden Soekarno dan Moh. Hatta memilih tetap tinggal di Yogyakarta dengan alasan agar lebih mudah berdiplomasi dengan Belanda. Ternyata mereka ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Bangka. Para anggota kabinet berinisiatif mengadakan sidang dan memutuskan agar Menteri Kemakmuran Rakyat, Syariffudin Prawiranegara, membentuk PDRI (Pemerintah Darurat RI) di Bukittinggi, Sumatra. Apabila gagal, A.A. Maramis, L.N. Palar, dan Dr. Sudarsono diminta untuk membentuk PDRI di India. Tujuan PDRI adalah dalam rangka menjalankan pemerintahan selama pimpinan nasional ditawan Belanda. Dengan terbentuknya PDRI di Bukittinggi maka roda pemerintahan RI tetap dapat berjalan.
2. Perjuangan Diplomasi untuk Mempertahankan Kemerdekaan
a. Perjanjian Linggarjati
· Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir, Belanda diwakili oleh Prof. S. Schermerhorn dan Dr. Van Mook, sedangkan Lord Killean dari Inggris sebagai penengah.
· Dilaksanakan pada 10-15 November 1946 di Linggarjati, Cirebon.
· Isi perjanjian :
- Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia atas Jawa, Sumatra dan Madura.
- RI dan Belanda bekerja sama membentuk NIS (Negara Indonesia Serikat).
- Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk Uni Indonesia-Belanda.
· Naskah perjanjian disetujui dan disahkan pada 25 Maret 1947.
b. Perundingan Renville
· Dilaksanakan di atas kapal AS bernama USS Renville pada 8 Desember 1947 - 17 Januari 1948.
· Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, Belanda oleh R. Abdul Kadir Wijoyoatmojo.
· Isi perjanjian :
- Belanda tetap berdaulat atas wilayah RI sampai kedaulatannya diserahkan kepada RIS yang segera dibentuk.
- RIS sejajar dengan Belanda dalam Uni Indonesia-Belanda.
- RI merupakan negara bagian RIS.
- Pasukan RI yang berada di daerah kantong (berada di belakang garis Van Mook) harus ditarik ke wilayah RI.
· Hasil perundingan semakin merugikan RI, karena wilayah Indonesia semakin sempit.
· Kabinet Amir Syarifuddin jatuh karena dianggap gagal dalam Perundingan Renville dan digantikan oleh Kabinet Hatta.
c. Perjanjian Roem-Royen
· Merupakan perundingan pendahuluan sebelum Konferensi Meja Bundar (KMB).
· Diselenggarakan pada 17 April – 7 Mei 1949 dan diawasi oleh komisi PBB untuk Indonesia.
· Isi perjanjian :
- Kesepakatan untuk menghentikan perang gerilya.
- Indonesia bersedia turut serta dalam KMB di Den Haag, Belanda.
- Pemerintah Belanda setuju RI menjadi bagian dari RIS.
· Dengan perjanjian ini PDRI memerintahkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk mengambil alih pemerintahan Yogyakarta dari tangan Belanda.
d. Konferensi Inter-Indonesia
· Konferensi antara RI dan BFO (negara-negara boneka Belanda).
· Yogyakarta yang telah direbut memacu semangat kebangsaan BFO sehingga mereka menjalin kerja sama dengan pemerintah RI.
· Berlangsung dalam dua tahap, tahap pertama pada tanggal 19 – 22 Juli 1949 di Yogyakarta, tahap kedua pada tanggal 31 Juli – 2 Agustus 1949 di Jakarta.
· Isi perjanjian :
- Pembentukan RIS.
- APRIS (Angkata Perang Republik Indonesia Serikat) adalah angkatan perang nasional.
- Pembentukan Uni Indonesia-Belanda.
- TNI menjadi inti APRIS dan akan menerima KNIL dan VBC yang syarat-syaratnya dibicarakan lebih lanjut.
- Pertahanan negara adalah hak RIS, sedangkan negara bagian tidak mempunyai angkatan perang.
e. Konferensi Meja Bundar
· Dilaksanakan pada 23 Agustus – 2 November 1949 di Den Haag, Belanda.
· Delegasi Indonesia dipimpin oleh Moh. Hatta, delegasi BFO oleh Sultan Hamid II, Belanda oleh Mr. Maarseveen, dan Chritohley (Australia) dari UNCI sebagai penengah.
· Isi perjanjian :
- Belanda mengakui kedaulatan RIS.
- Dibentuk Uni Indonesia-Belanda.
- RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan izin baru terhadap perusahaan Belanda di Indonesia.
- RIS membayar utang-utang Pemerintah Hindia-Belanda.
- Masalah Irian Barat ditunda satu tahun sesudah KMB.
III. Pembentukan RIS dan Pengakuan Kedaulatan RIS
1. Pembentukan RIS
· Sesuai keputusan KMB Indonesia menjadi negara serikat.
· Pada 14 Desember 1949, KNIP mengadakan sidang membahas hasil KMB dan menyepakati UUD RIS.
· 16 Desember 1949, Ir. Soekarno dipilih sebagai presiden RIS dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden RIS.
· Presiden negara bagian RI dijabat oleh Mr. Assaat dengan Perdana Menteri Abdul Halim.
· Ibukota RIS adalah Jakarta sedangkan ibukota RI di Yogyakarta.
· Kabinet RIS yang disusun ileh PM Moh. Hatta adalah zaken kabinet (kabinet kerja).
· Wilayah RIS terdiri atas 8 negara bagian :
- Negara Republik Indonesia.
- Negara Jawa Timur.
- Negara Pasundan.
- Negara Madura.
- Negara Sumatera Timur.
- Negara Sumatera Selatan.
- Negara Indonesia Timur.
- Sembilan kenegaraan yang tegak berdiri sendiri.
2. Pengakuan Kedaulatan RIS
· 23 Desember 1949 delegasi RIS yang dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta dengan anggota Sultan Hamid Algadrie, Suyono, Hadinoto, Dr. Suparmo, Dr. Kusumaatmaja, dan Prof. Dr. Supomo berangkat ke Belanda untuk menandatangani naskah pengakuan kedaulatan dari Pemerintah Belanda.
· Upacara pengakuan kedaulatan Pemerintah Belanda kepada Indonesia dilaksanakan pada 27 Desember 1949 di dua tempat, yaitu: Jakarta dan Belanda.
IV. Perjuangan Kembali ke NKRI
· Bentuk negara serikat ternyata berdampak pada disintegrasi bangsa. sejak berlangsungnya masa RIS tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 kondisi politik Indonesia tidak stabil.
· Karena mayoritas rakyat masih menghendaki NKRI, Pemerintah RI mengeluarkan UU Darurat No.11 Tahun 1950 tentang tata cara perundangan susunan kenegaraan dari RIS kembali ke NKRI.
· 19 Mei 1950 negara RIS dan pemerintah RI mengadakan kesepakatan akan membentuk NKRI kembali sesuai dengan jiwa proklamasi.
· 15 Agustus 1950 naskah konstitusi negara kesatuan ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Menteri Kehakiman RIS, Prof. Soepomo.
· Pada 17 Agustus 1950 secara resmi negara RIS dibubarkan dan kembali ke dalam NKRI dengan konstitusi UUDS 1950.
No comments:
Post a Comment